Pemerintah Terapkan 4 Paket Kebijakan Ekonomi yang Baru Akibat Dollar Tembus Rp 11.000,
Updatenya – Hari ini, pemerintah mengumumkan 4 paket kebijakan ekonomi baru. Presiden SBY batal mengumumkan kebijakan ini dan diwakili oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Apa paket kebijakannya?
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi terjaga, dan dampak guncangan ekonomi ke dunia usaha minim, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan terjaga.
“Dengan langkah-langkah ini, maka diharapkan defisit transaksi berjalan pada triwulan III dan IV akan menurun, dan pertumbuhan ekonomi dapat kita jaga. Paket kebijakan ini kita kombinasikan juga dengan paket dari BI dan OJK yang utamanya menstabilkan sektor keuangan dan nilai tukar. Paket-paket tersebut akan diumumkan BI dan OJK terpisah pada hari ini,” tutur Hatta dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/8/2013).
Paket pertama dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dalam paket ini yang akan dilakukan adalah mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang padat karya, padat modal, dan 30% hasil produksinya berorientasi ekspor. Lalu pemerintah juga akan menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor.
Kemudian pemerintah juga akan menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%. Lalu pemerintah juga akan memperbaiki ekspor mineral.
Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman. Pemerintah memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak.
Paket ketiga untuk menjaga daya beli. Dalam hal ini, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi. Pemerintah berencana mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura, dari impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga.
Paket keempat untuk mempercepat investasi. Pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Sebagai contoh, Hatta mengatakan, saat ini sudah dirumuskan pemangkasan perizinan hulu migas dari tadinya 69 izin menjadi 8 izin saja.
“Pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan,” kata Hatta.
Hatta juga mengatakan, proyek-proyek infrastruktur strategi akan dipercepat. Ini semua dilakukan agar neraca transaksi berjalan turun dan pertumbuhan ekonomi bisa dijaga tahun ini. (sn/ar)
0 komentar:
Post a Comment